Telp. +62 21 8591 8928

Melalui Omnibus Law, Pemerintah Akan Atur Tarif Pajak di Daerah

Melalui Omnibus Law, Pemerintah Akan Atur Tarif Pajak di Daerah

Di tulis oleh tempo.co pada Selasa, 22 Okt 2019
Melalui Omnibus Law, Pemerintah Akan Atur Tarif Pajak di Daerah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan rasionalisasi pajak daerah. Hal itu dilakukan melalui undang-undang Omnibus Law Perpajakan.

 

"Pemerintah ingin agar pajak-pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintahan daerah tidak mengganggu iklim investasi," kata Primanto di kantor Direktorat Jenderal  Pajak, Selasa, 11 Februari 2020.

 

Menurut dia, investor selalu membutuhkan kepastian dalam berbisnis. Namun, pajak-pajak daerah saat ini masih disikapi secara beragam. Nantinya, kata dia, dengan aturan baru, pemerintah pusat dapat mengatur tarif pajak pemerintahan daerah.

 

Kewenangan itu, menurut dia, diciptakan agar Pemda tidak mengambil kebijakan pungutan yang tidak rasional atau berpotensi mengganggu kegiatan usaha di daerah. "Kami ingin Pemda menerapkan tarif pajak yang tidak mengganggu investasi, makanya kalau yang sudah eksesif bisa dirasionalisasikan. Misalnya tadinya 5 persen ternyata secara keekonomian tiga atau 2,5 persen, maka pemerintah pusat bisa menetapkan tarif dan berlaku secara nasional," ujar Primanto.

 

Dengan adanya Omnibus Law itu, kata dia, pemerintah pusat juga akan mampu mengevaluasi peraturan-peraturan daerah mengenai pajak ataupun retribusi daerah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal nasional.

 

"Kami dorong supaya ini semua masuk ke sistem yang akan dibangun bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita punya alert kalau ada perda yang bisa punya dampak terhadap iklim usaha Indonesia secara umum," kata Primanto.

 

Primanto juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sanksi melalui beleid itu. "Pemerintah bisa kenakan sanksi. Dua hal pertama apakah diminta untuk mencabut atau kalau masih Raperda perlu dilakukan adjusment. Kedua, misalnya tetap dilaksanakan kita punya mekanisme sangsi melalui transfer ke daerah," kata dia.

 

Seperti diketahui, pada 31 Januari 2020, pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

BERITA POPULER
Ditulis oleh pajak.go.id pada Selasa, 22 Okt 2019
Ditulis oleh tempo.co pada Selasa, 22 Okt 2019
Ditulis oleh kompas.com pada Senin, 04 Nov 2019
LAYANAN KAMI
Kami melakukan review atas semua praktik akuntansi yang telah dijalankan perusahaan untuk memberikan...
Konsultasi secara lisan baik secara langsung atau melalui telepon, dan konsultasi secara tertulis...
SPT Tahunan disusun berdasarkan laporan keuangan dan data-data keuangan perusahaan lainnya, sesuai dengan...
Dalam hal klien menghadapi pemeriksaan pajak, kami akan mewakili dan atau bersama dengan klien menghadapi...
Kami membantu klien dalam proses restitusi pajak atas PPh dan atau PPN atas transaksi yang diakui secara sah oleh...
Membantu klien dalam mengajukan keberatan atas putusan yang belum dapat diterima klien serta memberikan...
Kami adalah Kuasa Hukum yang terdaftar di Pengadilan Pajak, akan memberikan jasa kuasa hukum pajak...
Perencanaan Pajak (tax planning) merupakan hal yang perlu dalam suatu perusahaan untuk membantu keuangan...
Berdasarkan data, informasi dan dokumen-dokumen pendukung yang...
REGULASI TERBARU
REGULASI SELENGKAPNYA
KANTOR KAMI

Rukan Kirana Cawang Business Park

Jl. D.I Panjaitan No. 48 Blok A1-A3

Kebon Nanas, Jakarta Timur 13350

 

Telepon :

021 - 8591 8928

021 - 8591 6338

 

Handphone :

0812 9149 484

0813 1412 5742

 

Email :

info@kkpzekson.com