Telp. +62 21 8591 8928

Pajak Daerah Ketinggian Bisa Ganggu Investasi

Pajak Daerah Ketinggian Bisa Ganggu Investasi

Di tulis oleh detik.com pada Senin, 21 Okt 2019
Pajak Daerah Ketinggian Bisa Ganggu Investasi

Kementerian Keuangan menyebut tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah (pemda) mengganggu masuknya investasi ke Indonesia. Oleh karena itu, lewat UU omnibus law perpajakan pemerintah pusat merasionalkan tarif pajak nasional.

 

Hal itu diungkapkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti di gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pusat, Jakarta Pusat.

 

Prima mencontohkan masih banyak pemerintah daerah yang menerapkan tarif pajak maksimal mengikuti batas atas penerapan tarif pajak yang diatur oleh UU pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

 

"Kita lihat di sini pajak-pajak daerah yang ada ini disikapi secara beragam jadi banyak daerah yang komplain karena yang namanya pajak daerah dalam UU PDRD itu kesanya adalah selling jadi batas atasnya yang di taruh jadi berfariasi ada yang diambil tengah dan ada yang diambil diatas hampir nggak ada yang ngambil batas bawah, jadi kebanyakan itu kalau nggak tengah ya atas," kata Prima, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

 

Prima mengungkapkan banyak pemda yang menerapan tarif pajak di batas atas karena demi mengejar penerimaan asli daerah (PAD). Sehingga penerapannya suka tidak sejalan dengan kebijakan pusat yang mulai menurunkan atau membebaskan beberapa tarif pajak.

"Oleh karena itu maka tarif daripada pajak daerah ini kalau yang sudah eksesif (berlebihan) ini bisa di rasionalisasikan yaitu misalnya tadinya tarifnya 5% ternyata skala di perekonomian dia harusnya hanya 3% dan itu hampir setengah maka pemerintah pusat dapat melakukan persyaratan baru dan itu bisa berlaku secara nasional," ujar dia.

 

"Kalau dilihat dari porsi pajak daerahnya ini rasionya masih sangat rendah ada sekitar 2% dan ini sangat rendah, tapi yang rendah ini pun kami peringatan juga bisa mengganggu investasi jadi kita ingin agar pemerintah daerah dalam penerapan tarif pajak tidak mengganggu sistem investasi," tambahnya.

 

Menurut Prima, rasionalisasi pajak daerah sudah masuk ke dalam pilar kelima UU omnibus law perpajakan yakni menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

 

Di sini pemerintah menetapkan kebijakan pemajakan bagi transaksi elektronik yang mana penunjukan platform memungut PPN, pengenaan pajak kepada subjek pajak luar negeri (SPLN) atas transaksi elektronik di Indonesia.

 

Kedua, kebijakan mengenai rasionalisasi pajak daerah yang mana dengan penetapan tarif pajak daerah yang berlaku nasional, dan evaluasi terhadap perda PDRB terhadap kebijakan fiscal nasional. Sedangkan kebijakan selanjutnya adalah relaksasi penentuan jenis barang kena cukai.

 

"Untuk itu maka di sini akan diatur, kalau misalnya daerah itu dia raperdanya tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional maka di sini bisa menggunakan sanksi," jelas dia.

 

"Sanksinya bisa dua hal, diminta untuk mencabut, atau kalau masih raperda tentunya raperdanya tidak atau perlu diadjustment dan yang kedua adalah kalau misalnya ini tetap dilaksanakan tentunya kita punya mekanisme sanksi mengenai trasfer ke daerah, maksudnya adalah supaya daerah tidak mengenakan suatu pungutan yang sifatnya eksesif terhadap suatu kegiatan usaha," tambahnya.

BERITA POPULER
Ditulis oleh pajak.go.id pada Selasa, 22 Okt 2019
Ditulis oleh tempo.co pada Selasa, 22 Okt 2019
Ditulis oleh kompas.com pada Senin, 04 Nov 2019
LAYANAN KAMI
Kami melakukan review atas semua praktik akuntansi yang telah dijalankan perusahaan untuk memberikan...
Konsultasi secara lisan baik secara langsung atau melalui telepon, dan konsultasi secara tertulis...
SPT Tahunan disusun berdasarkan laporan keuangan dan data-data keuangan perusahaan lainnya, sesuai dengan...
Dalam hal klien menghadapi pemeriksaan pajak, kami akan mewakili dan atau bersama dengan klien menghadapi...
Kami membantu klien dalam proses restitusi pajak atas PPh dan atau PPN atas transaksi yang diakui secara sah oleh...
Membantu klien dalam mengajukan keberatan atas putusan yang belum dapat diterima klien serta memberikan...
Kami adalah Kuasa Hukum yang terdaftar di Pengadilan Pajak, akan memberikan jasa kuasa hukum pajak...
Perencanaan Pajak (tax planning) merupakan hal yang perlu dalam suatu perusahaan untuk membantu keuangan...
Berdasarkan data, informasi dan dokumen-dokumen pendukung yang...
REGULASI TERBARU
REGULASI SELENGKAPNYA
KANTOR KAMI

Rukan Kirana Cawang Business Park

Jl. D.I Panjaitan No. 48 Blok A1-A3

Kebon Nanas, Jakarta Timur 13350

 

Telepon :

021 - 8591 8928

021 - 8591 6338

 

Handphone :

0812 9149 484

0813 1412 5742

 

Email :

info@kkpzekson.com